As part of Kim Cartensen's visit, discussions about the development of FSC in Indonesia are an important part of the Regional Meeting in Bangkok on the 4th Sunday of July 2022.

The development of FSC in Indonesia is under the scrutiny of the international community considering the many Asia Pacific members, and it is challenging to look at the balance between chambers that need to be considered so that they can have a voice in a balanced and equal way.

FSC in Indonesia seeks to initiate a balance between these parties by holding various dialogues that will trigger the stakeholders to speak in a balanced manner.

Dialogue activities between stakeholders include developing networks, expanding targets to learn and understand the FSC certification mechanism in a transparent manner, and enriching knowledge about FSC on an ongoing basis so that it can be applied by adhering to the basic principles of responsible management.

In this meeting, it was stated that meeting with members is very important to strengthen networking, understanding, and lessons learned to create a better perspective in regional profile.

Point-point pembicaraaannya :

1. PfA
   Kim bicara tentang Remediation Framework dan policy yang tercakup di dalamnya. Kebijakan ini merupakan upaya FSC untuk lebih terbuka terhadap perusahaan yang ingin bergabung dengan FSC, dimana dulu jalurnya tertutup akibat cut off date. Namun prosesnya tetap dengan tidak mengizinkan adanya penggundulan hutan dan konversi hutan alam. Disadari masih banyak kekurangan dari policy ini tetapi tanpa dijalani dulu tidak akan ketahuan apa yang hrs diperbaiki. Indonesia merupakan wilayah yg penting karena salah satu penyebab munculnya kebijakan2 ini juga krn di Indonesia. (APP, APRIL, Korindo).
2. Saat ini sedang dilakukan finalisasi convrsion policy, remediation policy dan Policy for Association. Masing-masing kebijakan tersebut akan saling melengkapi satu sama lain dan harus ada proses penyamaan persepsi tentang apa yang terjadi saat ini. Beberapa pengalaman menunjukkan kadang bila masing-masing policy tersebut berjalan sendiri-sendiri akan menghasilkan sesuatu yang tidak sejalan satu sama lain. Ini penting artinya proses penguatan antar kebijakan, kemudian kebijakan itu akan diperiksa oleh PSU [Policy System Unit] dan maju ke Board untuk pengesahan.
3. Stakeholders di Indonesia banyak yang menantikan keputusan Remediation Policy. Sebagian besar dari mereka melihat bahwa proses yang sudah berlangsung sebaiknya menjadi nilai tambah untuk proses reasosiasi. Setidaknya ada kredit yang diperoleh dari willingness mereka untuk di evaluasi dalam preliminary process Remediasi ini.
4. Network Policy
   Terkait National Office bagi FSC di Indonesia. Kim sarankan utk mempelajari Network Policy di Member Portal.
   Intinya ada 3 pilihan untuk bentuk FSC di level national
5. national office (hrs ada badan hukum, dan resource sendiri)
6. Advisory Group (tidak perlu berbadan hukum, sifatnya member memberikan advise ke FSC bagaimana beroperasinya)
7. Network partner
8. Climate Change.
   mensinergikan ES dengan konteks lokal. Kang @Iwan Permadi mungkin bisa titip nambahin ? Gak gitu tune in tadi 😅
9. Pak DRM menyampaikan bahwa isu social forestry di Indonesia sedang berkembang dengan cepat. Pemerintah mentargetkan 12.7 juta hektar social forestry yang di lisensi [diberi sertifikat] namun sampai saat ini baru sekitar 5 juta hektar yang terverifikasi. Proses verifikasi sendiri cukup kompleks dan kurang diminati kelompok masyarakat kecil karena memakan waktu. Bila tidak didampingi fasilitator, maka proses ini menjadi kurang menarik. Selain itu banyak terjadi dimana kelompok yang sudah disertifikasi dan dapat lisensi atau izin Pengelolaan Social Forestry namun banyak kelompok tani yang masih bingung bagaimana menjalankan social forestry ini agar dapat berkembang, dan memilki visi sosial, ekonomi dan lingkungan yang saling terkait satu sama lain. FSC sudah memiliki prinsip dan kriteria untuk small-holders, tinggal bagaimana penerapan Small Holders ini dalam proses sertifikasi yang kredibel.
10. Pada pertemuan di Bangkok mendatang, Cindy Chg merencanakan akan ada diskusi tentang Government Engagement dengan mengambil case [lessons-learned] Indonesia, Ghana, China dan Australia. Tentang bagaimana masing-masing negara melakukan engagement dengan Pemerintah sebagai salah satu stakeholder penting dalam kerangka sertifikasi voluntary.
11. Tambahan poin terkait Climate Change KC menyatakan bahwa FSC dg segala resourcenya secara global aktif utk isu CC ini, terutama sdg merevisi FSC ES yg didalamnya sdh ada komponen ES Carbon, fokus nya di market utk ES.
12. Saya infokan bahwa meneer2 TBI di Belanda sdh sejak 2-3 tahun lalu sdh berusah utk mendorong ke perolehan FSC ES yg kemudian bisa dengan mudah didorong ke skema Verra (dual cert FSC ES & Verra), sayangnya blm ada respon positif dari donor.
13. Secara sistem backbone ISO nya memang beda sehingga prakteknya di lapangan perlu extra effort utk penyesuaian ini.
14. Effort ini ‘doable’ bagi konsesi, dan ramah secara regulasi (terutama Indonesia) karena mekanisme transaksinya tidak ada kaitan langsung dengan NDC yg saat ini masih jadi concern teman2 KLHK.
15. Masalahnya adalah ‘whats in it’ bagi pihak buyer? Karena ES blm juga bisa dianggap sebagai offset emisi, dan bukan merupakan carbon credit. KC response setidaknya bisa utk evidence bahwa industri sdh menuju ke Net zero ???
16. Jika ini opsinya Kemungkinan FSC ES akan bersaing dengan Life Cycle Assessment yg saat ini sdh mulai marak dicari oleh industri2 kayu di Indonesia
17. Namanya LCA ya dari pangkal ke ujung. FSC ES ada di pangkalnya. Sama seperti yang lain, LCA akan nyasar juga si karbon yg emit dr operasi logging (termasuk RIL) dan semua aktifitas pendukungnya (data konsumsi FOL)

Dibahas juga di Indonesia sejarahnya sudah lama tapi rate FSC certifiednya rendah.
Strateginya FSC akan dengan upayakan mendorong Goverment Engagement agar FSC bisa bersinergi dengan Pemerintah sehingga masalah pemerintah lbh mengakui dan mengetahui apa peran FSC dan bisa saling membantu.

Kira-kira itu yang garis besarnya yang bisa saya tangkap.

Mas @Thesis Budiarto Pak @Hartono Prabowo mungkin bisa tambahin yang kelewat. ☺️